Browse By

BKD Tak Bisa Beri “Sanksi” PNS Pengikut Dimas Kanjeng

dimas-kanjeng-taat-pribadi-depan

PENGIKUT Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi yang ada di Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, berasal dari sejumlah latar belakang. Termasuk sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Pemkab Probolinggo.

Meski sang pimpinan padepokan, Dimas Kanjeng Taat Pribadi yang bergelar Sri Raja Prabu Prabu Rajasanagara ditangkap, mereka masih berkeyakinan bakal menerima uang yang lebih besar dari mahar yang telah diserahkan.

Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Bromo menyebutkan, salah satu PNS yang tergabung dalam padepokan itu salah satunya berstatus kepala sekolah swasta di Kraksaan, Abdul Halim. Kemarin, saat Jawa Pos Radar Bromo berkunjung ke sekolah Halim, ia sedang tak ada di tempat.

Namun, ia menjawab saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Bromo lewat telepon.  Halim mengaku, ia bergabung dengan padepokan sejak 2010 silam. Namun, sejak sekitar setahun terakhir, dirinya tidak  lagi pernah mendatangi Padepokan Dimas Kanjeng.

”Saya ikut pada 2010 lalu. Tapi, setahun lebih saya sudah tidak pernah datang ke padepokan lagi,” katanya, kemarin. Halim menceritakan, ia awalnya mendengar cerita dari mulut ke mulut sampai menyaksikan langsung Taat Pribadi beraksi  mengeluarkan uang dalam jumlah banyak.

Ia pun percaya dan memutuskan untuk menjadi pengikut Taat Pribadi tersebut. Halim juga tidak membantah, sudah menyerahkan sejumlah uang untuk mahar. Yakni, berkisar Rp 12 juta. Tetapi, uang mahar itu oleh dirinya diyakini untuk kegiatan keagamaan, sosial, dan santunan. Sehingga, tidak ada paksaan untuk mengikuti sampai membayar  mahar tersebut.

Loading...

”Tidak ada paksaan atau ditentukan mahar yang harus diserahkan,” ujarnya. Usai penangkapan Dimas Kanjeng Taat Pribadi, Halim masih berkeyakinan bakal menerima uang yang lebih besar dibandingkan uang yang telah dikeluarkannya selama ini.

Sebab, dirinya selama berada di padepokan hanya diajarkan pengajian, istighotsah, dan santunan dengan ikhlas. ”Kalau bagi orang luar mungkin tidak percaya. Kalau saya masih yakin  tetap bisa terima uang yang lebih,”  terangnya.

Selain Halim, ada seorang kepala sekolah negeri di Kraksaan yang juga jadi pengikut padepokan. Kepala sekolah itu berinisial Sg. Sayang, kemarin ia belum bisa ditemui. Yayuk, tetangga Sg saat ditemui menjelaskan, selama ini Sg terkenal warga baik. Meskipun, jarang bergaul dengan masyarakat.

”Tidak pernah bicara soal padepokan kalau kumpul dengan warga,” terangnya. Terpisah, Sekretaris MUI Kabupaten Probolinggo H. Yasin membenarkan ada sejumlah PNS di Kabupaten Probolinggo yang menjadi pengikut padepokan.

Bahkan, ada pula PNS yang tidak   hanya menjadi pengikut, tetapi menjadi penggiat padepokan  tersebut. ”Kami berharap para PNS yang menjadi pengikut untuk segera bertobat dan sadar. Karena ajaran padepokan itu disinyalir kuat ajaran sesat,” ungkap Yasin.

Sementara itu, Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah)  Kabupaten Probolinggo Abdul Halim saat dikonfirmasi mengatakan, adanya PNS yang terlibat dalam kegiatan padepokan tidak bisa dimasukkan dalam pelanggaran disiplin.

Sebab, keikutsertaan mereka adalah urusan personal masing-masing. Sehingga, pihaknya pun belum mengarah pada sanksi untuk PNS yang menjadi pengikut padepokan. ”Itu, ranahnya personal pribadi. Tidak bisa dimasukkan  pelanggaran disiplin,” terangnya.  (radar)

Incoming search terms:

  • pns bokep
  • video bokep pns
  • download boKep pns