Browse By

Dispendik Kota Probolinggo Siapkan Regulasi Full Day School

wali-kota-rukmini-dan-kepala-dispendik-rey-suwigtyo-saat-menampung-uneg-uneg-komite-sekolah-dan-wali-murid

Butuh Fasilitas yang Memadai

MAYANGAN-Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Probolinggo akan menyiapkan regulasi mengenai program full day school (FDS) yang  saat ini telah berjalan di empat sekolah. Regulasi yang dimaksud yakni petunjuk teknis dari Perda nomor 8/2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (SPP).

Hal itu disampaikan Kepala Dispendik, Rey Suwigtyo dalam forum diskusi pelaksanaan FDS di Sabha Bina Praja, kemarin (24/9). “Payung  hukum ini sifatnya global, berupa petunjuk teknis perda tentang Sistem Penyelenggaran Pendidikan. Petunjuk teknis ini berupa perwali  yang didalamnya juga akan menyangkut Manajemen Berbasis sekolah (MBS),” terangnya.

Pria yang akrab disapa Tyok itu mengatakan, kebijakan pelaksanaan FDS memang membutuhkan aturan sebagai pijakan. “Selama ini pelaksanaan full day school baru sebatas tahap uji coba. Setelah melihat pelaksanaan yang telah berjalan, perlu adanya payung  hukum untuk memperkuat keberadaan program penambahan jam belajar,” jelas mantan kepala Diskominfo itu.

Loading...

Dalam diskusi tersebut, hadir empat sekolah yang melaksanakan  program FDS. Diantaranya, SD Negeri Tisnonegaran 1 dan 2, SDN Sukabumi 2, serta SDN Mangunharjo 1. Kemudian komite sekolah di  sekolah penyelenggara FDS berikut  orangtua siswa.

Forum itu langsung di pimpin oleh Wali Kota Rukmini yang memang ingin menjembatani keluhan wali murid. Kepala SDN Tisnonegaran 1, Endang Supatmawati mengatakan,  keberadaan aturan mengenai FDS sangat diperlukan.

“Dari pihak komite sekolah menolak jika penerapan di SDN Tisnonegaran 1 di sebut full day school. Karena  tidak ada penunjukan langsung dari kepala dinas berupa surat resmi dari Dinas Pendidikan,” terangnya.

Karenanya, pihaknya enggan disebut melaksanakan FDS, namun hanya berupa penambahan jam pelajaran. Sebab, fasilitas yang  ada belum memadai. “Seperti tempat istirahat serta fasilitas pendukung lainnya,” ujarnya.

Pernyataan senada juga di ungkapkan oleh Putut Gunawarman, wakil dari Komite SDN Tisnonegaran  2. Menurutnya, pelaksanaan program tersebut hendaknya dibarengi dengan regulasi yang jelas.  “Pelaksanaan program full day  school atau tambahan jam belajar,  hanya berdasar penyampaian kepala dinas saat itu. Namun, perlu  ada landasan hukum yang jelas tentang penerapannya disekolah,”  jelasnya.

Sementara itu, Rukmini kemudian mengamini keinginan komite dan wali murid. Ia meminta Dispendik segera menindaklanjuti usulan ter sebut. “Salah satunya adalah men dengarkan masukan dari sekolah, serta komite yang telah menjalankan program full day school. Tadi yang banyak disampaikan adalah perlunya payung hukum. Dinas Pendidikan perlu menindaklanjuti ini,” ujar Rukmini.  (radar)