Browse By

Mediasi Buntu, Tempuh Konsinyasi

sejumlah-pengendara-motor-melintas-di-jalan-tol-gempas-yang-belum-rampung

Pembebasan Lahan Tol Gempas

PANDAAN – Pembebasan 15 bidang lahan milik warga yang terimbas pembangunan jalan tol Gempol-Pasuruan (Gempas) di seksi pertama antara Gempol-Rembang, tak bisa ditempuh dengan jalan biasa-biasa. Karenanya, Pejabat Pembuat Komitmen  (PPK) pengadaan tanah jalan tol Gempas, menempuh jalan konsyinyasi.

Sejumlah 15 bidang ini, sejatinya hanya  bagian kecil dari kebutuhan lahan tol Gempas. Sebab, proyek ini membutuhkan 1.740 bidang  untuk seksi pertama. Dari jumlah itu, hanya 15 bidang dengan luas 19.111 meter persegi yang belum berhasil dibebaskan.

Sebab, ada lahan yang masih dalam sengketa ada pula yang memang pemiliknya menolak harga yang ditetapkan pemerintah. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan tanah Jalan Tol Gempas juga sudah resmi mengajukan konsinyasi ke Pengadilan  Negeri (PN) Bangil, pada 24 Agustus lalu.

Loading...

PN Bangil juga sudah melakukan mediasi. Namun, masalah ini juga belum tuntas, sehingga akan dilanjutkan ke persidangan. “Proses konsinyasi sedikit lagi tuntas. Permohonan resmi dan proses mediasinya  sudah selesai.  Sekarang tinggal sidangnya  saja yang belum dan diagendakan akhir bulan ini,” ujar Project Manager PT Transmarga  Jatim Pasuruan, Rudy Hardiansyah.

Rudy mengaku, optimis proses konsinyasi akan berjalan mulus. Karena ini merupakan cara dan langkah terakhir yang harus ditempuh  untuk memecah kebuntuan dalam pembebasan lahan. Sejumlah 15 bidang dengan luas 19.111  meter persegi itu, ada empat bidang masih dalam sengketa.

Meliputi, dua bidang di Desa Gununggangsir, Kecamatan Beji dan  2 bidang di Desa Curah Dukuh, Kecamatan Kraton.  Sedangkan 11 bidang lain, pemiliknya tidak sepakat dengan nilai atau menolak  harga ganti rugi yang ditawarkan pemerintah.

Belasan bidang ini tersebar di Desa Wonokoyo dan Desa Gununggangsir, Ke-  ca matan Beji. Serta, di Desa Pekoren, Kecamatan Rembang. “Setalah sidang konsinyasi nanti, bila warga  atau pemilik lahan menerima, akan langsung dibayarkan. Jika masih menolak, dananya  akan dititipkan ke PN Bangil,” ujar Rudy.

Namun, pekerjaan pembangunan fisik di atas lahan yang belum bebas ini baru akan dilakukan ketika ada keputusan tetap dari PN Bangil. “Kami harap proses konsinyasi  berjalan lancar dan tuntas akhir bulan ini. Sehingga, bulan depan bisa dilajutkan dengan pekerjaan fisik di atas lahan 15 bidang tersisa itu,” ujarnya. (radar)