Browse By

Kaji Pengalihan Status Jalan Bromo

salah-satu-jalan-menuju-kawasan-wisata-bromo

SUKAPURA – Meski wisata Gunung Bromo masuk dalam 10 destinasi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), namun Jalan Raya Sukapura menuju kawasan wisata yang diakui dunia itu, masih belum berstatus jalan nasional.

Pemkab Probolinggo sendiri mengaku, masih dalam pengkajian untuk pengajuan pengalihan status tersebut. Kepala Bappeda setempat, Dewi Korina mengatakan, jalan raya menuju wisata Bromo juga menjadi perhatian pemkab setempat.

Pasalnya, tidak semua jalan raya menuju wisata Bromo itu berstatus jalan nasional. Sehingga, perlu adanya pengkajian untuk mengalihkan  status jalan kabupaten ke status jalan nasional.  “Masih dalam kajian. Kita tahun ini mulai pengkajian itu,” katanya kepada Jawa Pos Radar Bromo kemarin.

Dewi menjelaskan, jalan raya menuju wisata Bromo yang berstatus jalan nasional itu, jalan raya dari terminal Kota Probolinggo sampai perbatasan Wonomerto-Sukapura. Sedangkan jalan raya wilayah Sukapura itu, masih berstatus jalan kabupaten. Begitu juga jalan raya  dari Tongas hingga ke Sukapura.

Loading...

“Jalan raya menuju  Bromo di wilayah Wonomerto itu dulunya status  jalan provinsi. Tapi, sekarang sudah beralih jalan nasional. Kalau jalan raya Sukapura masih berstus jalan kabupaten,” terangnya. Dewi menjelaskan, proses pengalihan status jalan kabupaten ke jalan nasional membutuhkan waktu dan  proses panjang.

Tetapi, pihaknya sudah mulai melakukan pengkajian soal kawasan wisata Bromo dan sekitarnya. Nanti, hasil kajian itu menjadi bahas pembahasan bersama pemerintah pusat saat pengajuan pengalihan. “Prosesnya masih panjang. Perlu juga ada persetujuan dari DPRD dan tahapan lain nya,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas PU Bina Marga setempat, Rachmat Waluyo mengungkapkan, sangat penting  jalan raya menuju wisata Bromo itu berstatus jalan nasional. Mengingat, wisata Bromo masuk wisata internasional yang masuk 10 destinasi KSPN.

Dengan begitu, jalan raya menuju wisata Bromo itu lebih mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. “Selama ini tiap tahunnya kami tetap alokasikan anggaran untuk pemeliharaan jalan raya menuju  wisata Bromo. Tetapi, kemampuan APBD kabupaten  ti dak terlalu besar. Berbeda saat jalan itu berstatus jalan nasional, mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Tentunya, anggaran infrastruktur jalan lebih besar,” ungkapnya. (radar)