Browse By

Warga Candiwates Lurug Pemkab

Tuntut Bupati Cabut SK Pemberhentian Kades

PASURUAN – Sedikitnya 200 warga Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, kemarin (22/02) berunjuk rasa. Mereka melurug kantor Pemkab Pasuruan di Jalan  Hayam Wuruk. Di sana, mereka ngotot meminta Bupati Pasuruan mencabut Surat Keputusan (SK) yang  memberhentikan Sueb sebagai Kades Candiwates.

Warga yang pro terhadap Sueb menilai, SK pemberhentian  yang dikeluarkan tanggal 1 Februari itu, penuh dengan kontroversi. Alasannya, SK itu banyak kesalahan karena tidak sesuai dengan Peraturan Daerah tentang pengangkatan dan pemberhentian Kades.

Selain itu, warga masih berharap pemkab mencabut SK itu dan Sueb bisa kembali memimpin desa. Dari pantauan Jawa Pos Radar  Bromo, aksi unjuk rasa itu dilakukan pukul 09.30. Pagi itu ratusan warga datang dengan berbondong-bondong.

Mereka mengendarai 4 truk dan lima mobil bak terbuka plus sebagian berkendara motor. Dalam aksinya, mereka juga membawa  poster bernada protes. Di antara poster itu, bertuliskan “Rakyat tidak butuh ijazah, tapi  butuh pimpinan,” “Ralat SK Bupati”, “Ojok ngenteni rakyat ngamok”.

Poster itu mereka bentangkan dan diusung bergantian. Setibanya di kantor pemkab, warga langsung memenuhi jalan dan pintu gerbang. Di sana, mereka langsung berorasi dengan  menggunakan pengeras suara.  Mereka pun meminta bupati agar  menemui warga.

Saat berorasi, sebagian dari mereka menggelar istighotsah. Singkatnya, pihak kepolisian  mempersilakan 20 perwakilan warga, masuk ke dalam kantor. Di dalam kantor sudah ada Bupati  bersama Forkopimda Kabupaten  Pasuruan yang di antaranya ada Eddy Suprayitno, Ketua Pengadilan Negeri (PN)  Bangil Gembong Priyanto, Kajari Bangil, serta Sekda Agus  Sutiadji.

Mereka menunggu perwakilan untuk mediasi. Dalam sambutan awalnya, Bupati langsung mengawali dengan mengucapkan terima  kasih sekaligus prihatin dengan aksi warga kemarin. Orang nomor satu di Kabupaten Pasuruan itu  bahkan meminta perwakilan warga menyampaikan unek-uneknya.

Kesempatan itu tak disia-siakan perwakilan. Mereka secepatnya bertanya kepada bupati perihal SK pemberhentian. Salah satunya  diungkapkan Gaguk Sulton, tokoh masyarakat setempat. Dia  menilai, saat SK pemberhentian dikeluarkan, Gaguk merasa akan ada kegaduhan yang terjadi di Candiwates.

Hal senada juga diungkapkan Soleh, anggota BPD Candiwates. Soleh mengaku, dirinya pula yang ikut menemani Sueb ke  kantor Pemkab Pasuruan, saat  kades itu mendapat SK pemberhentian  pada 1 Februari lalu.

“Waktu itu saya dan Pak Sueb, dipanggil oleh asisten (pembangunan) Pak Soeharto. Waktu itu, saya kaget juga. Apalagi Pak  Sueb,” terang Soleh. Namun, Soleh merasa ada yang aneh terhadap SK itu. Sebab,  dalam SK itu tanggal yang ditandatangani bupati tertera 1 Januari. Tapi, SK baru diberikan 15 Februari.

Loading...

Keluarnya SK itu juga menjadi  sorotan Suryono Pane selaku penasihat hukum Sueb. “Bagaimana mungkin surat diberikan 2 pekan usai dibuat. Kalau saat dua pekan itu Sueb membuat kebijakan atau menandatangani  dokumen penting seperti  anggaran, ini kan bisa menyalahi  aturan,” terang Suryono Pane.

Dia pun percaya, kesalahan ini juga bukan hanya ada pada bupati. Tugas bupati, kata Suryono, hanya menandatangani dokumen yang sudah terverifikasi dari bawah. Dia meyakini dalam perkara ini, ada kepentingan  politik yang lain.

Suryono juga menyinggung perkara hukum yang pernah  menyandung Sueb. Suryono membenarkan, Sueb pernah divonis 3 bulan penjara lantaran diduga memakai ijazah palsu. “Tetapi, kasus ini bukan ijazah palsu. Hanya surat keterangan  lulus. Dari pencalonan sendiri, persyaratan Sueb juga sudah lengkap saat pencalonan 2013 silam,” terang Suryono.

Adanya kepentingan politik ini,  juga dibenarkan Fatal Badi, pembina  Karang Taruna desa setempat.  Fatal yang juga ketua portal  air bahkan menuding, ada pihak  calon kepala desa yang kalah. “Asal tahu saja, desa kami kaya.  Dari portal air saja, tiap bulannya  bisa ada pemasukan Rp 41 juta.

Dari Rp 41 juta itu, sebanyak Rp 10-15 juta masuk ke desa,” terang Fatal. Namun, banyak yang menganggap,  duit Rp 10-15 juta yang masuk  ke desa itu, dinikmati kepala desanya. Anggapan itu, kata Fatal,  keliru. Sebab, duit itu untuk  kepentingan desa dan penggunannya  kebanyakan untuk sosial.

“Jadi, bukan dana yang masuk ke kantong pribadi kades. Mungkin gara-gara ini Pak Sueb dijegal,” terang Fatal. Atas dasar petimbangan itu, para perwakilan warga Candiwates  berharap, bupati bisa mencabut  SK yang pernah dikeluarkannya.

Warga yang pro terhadap Sueb ini berharap, kades bias bekerja kembali sehingga pelayanan tidak terganggu.  Setelah semuanya menyampaikan   unek-uneknya, giliran bupati yang menjawab. Irysad pun berjanji akan segera melakukan evaluasi setelah ini. Namun, Irsyad tak menyiratkan bakal segera mencabut SK pemberhentian seperti yang dituntut warga.

“Ini tidak mudah. Kami perlu  berkonsultasi dahulu dengan pemerintah provinsi. Evaluasi ini tentu akan sampai di internal kami,” beber Irsyad. Menurut Bupati, pihaknya memang  tidak ingin gegabah untuk memutuskan polemik ini.

“Soal hukum yang menyandung kades misalnya, semua memiliki penafsiran  berbeda,” terang Irsyad. Karena itulah, persoalan di  Candiwates ini sangat komprehensif.  Di satu sisi, pemkab harus  melihat implikasi hukumnya.

Sementara di sisi lain, pemkab juga harus memikirkan kondusivitas  masyarakat di Candiwates.  Bukan tidak mungkin setelah  warga yang pro terhadap  Sueb berunjuk rasa, berikutnya ada unjuk rasa serupa oleh warga yang kontra terhadap Kades.  (radar)

Incoming search terms:

  • bokep smp3gp
  • anak 10 thn ngentot bungil