Browse By

Dispenda Ancam Cabut Izin Usaha

Akibat Minimnya Pengusaha Restoran Sertakan PPn

PASURUAN-Masih banyak kesadaran pemilik usaha restoran, kafe, atau rumah makan di Kota Pasuruan untuk menyertakan pengenaan Pajak Penghasilan (PPn) sebesar 10 persen. Para pengusaha tersebut umumnya  enggan karena tak mau PPn tersebut dimasukkan  kepada konsumen.

Minimnya-Pengusaha-Restoran-Sertakan-PPn

Pemkot Pasuruan pun tengah mengupayakan rencana agar program penyertaan PPn segera terealisasi. Salah satunya koordinasi dengan aparat hukum untuk memproses sanksi bagi pemilik usaha restoran atau warung makan yang menolak membayar pajak.

Salah satu sanksinya yakni pencabutan izin usaha. Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Pasuruan Agung Budi Utomo mengatakan, saat mengadakan sosialisasi pembayaran pajak restoran secara online didapati  masih banyak pemilik usaha tersebut yang keberatan dengan pengenaan PPn sebesar 10 persen.

Loading...

Padahal, hal itu sudah diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, juga Perda Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

“Alasan yang diutarakan adalah klise. Mereka  takut pembelinya bakal kabur karena ada tambahan pajak 10 persen. Ini sungguh  aneh, karena ini adalah peraturan nasional.  Sank sinya tentu ada, yakni mulai dari peringatan  lisan, tulis, lalu pencabutan izin usahanya.  Dan, terakhir pidana,” ujar Agung.

Dari sebanyak 60 restoran, kafe, atau rumah makan di Kota Pasuruan, hingga kemarin baru sekitar 10 persennya yang bersedia segera menerapkan tambahan PPn 10 persen  dalam penjualan mereka. Pihak Dispenda  juga sudah berkoordinasi dengan instansi lainnya dan aparat hukum untuk menyukseskan tambahan sumber pendapatan asli  daerah (PAD) Kota Pasuruan tersebut.

Dalam program pembayaran pajak restoran  secara online, Dispenda Kota Pasuruan  memberikan fasilitas gratis kepada masing-masing pemilik usaha yakni komputer, hard ware, dan modem. Kabid Pembukuan dan Pelaporan Dispenda Kota Pasuruan Fendy Krisdiyono menambahkan, sosialisasi pembayaran pajak restoran secara online sudah bisa dimulai sejak bulan ini.

“Ada dasar hukumnya untuk memberikan sanksi kepada pemilik usaha yang tidak patuh terhadap aturan. Hal itu sebagaimana  pasal 34 Perda Kota Pasuruan. Tetapi, kami masih melakukan pendekatan persuasif kepada pemilik usaha agar berkenan membayar pajak sebagai sumbangsih membangun  Kota Pasuruan,” ujar Fendy. (radar)