Browse By

Nasib P-APBD Mengambang

Rapim Gagal Capai Kesepakatan

PROBOLINGGO – Peta politik di DPRD Kota Probolinggo tak berubah terkait Perubahan APBD 2015. Dalam rapat pimpinan (rapim)  kemarin (6/10), enam fraksi masih terbelah ke  dalam dua kubu. Fraksi Golkar, Nasdem, dan PKB menolak pembahasan.

Suara-Fraksi-soal-Pembahasan-PAPBD,

Sedangkan Fraksi PDI-P, GeDe, dan PPP bersikap sebaliknya. Walhasil, rapim gagal menentukan nasib  P-APBD yang kini sudah di tangan dewan. Rencana konsultasi ke Pemprov Jatim yang sempat digulirkan, juga menguap.

Loading...

Tiga fraksi penolak, tak mau ikut konsultasi susulan dengan alasan saran dari pemprov sudah jelas: disarankan fokus ke APBD 2016.  “Tiga fraksi mau konsultasi ke gubernur, besok (hari ini, Red). Dua pimpinan tidak ikut karena  sudah konsultasi sebelumnya.

Keputusan kami sudah final. Apalagi, proses sejak awal memang  sudah cacat,” katat Wakil  Ketua DPRD Muchlas Kurniawan, usai memimpin rapim. Menurut  politisi Golkar itu, surat rencana konsultasi sudah dikirim ke  pemprov.

Bagaimana bila hasil konsultasi  berbeda? Muchlas menyata kan  pihaknya sudah mengantongi  rekaman hasil konsultasi yang di lakukan. “Dan, kalau kita sanding  kan dengan hasil konsultasi  yang dilakukan eksekutif, itu sama,” ujarnya.

Konsultasi dilakukan  eksekutif pasca kubu dua wakil ketua dan fraksi penolak, berkonsultasi ke pemprov. Ia menyatakan, ada beberapa alasan mengapa P-APBD tak lagi  urgen dibahas. Pertama, pembahasannya sudah terlambat.

Sebab, semestinya P-APBD sudah dikirim ke gubernur untuk dievaluasi pada 1 Oktober, atau  tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Pertimbangan kedua, rapat paripurna tidak akan pernah kuorum dengan penolakan tiga  fraksi penolak yang memiliki 13 kursi.

“Kalau dipaksakan, nanti  akan dikembalikan oleh gubernur  saat proses evaluasi. Ditambah lagi status pimpinan rapat,” jelasnya. Dengan pertimbangan tersebut, Muchlas yakin hasil konsultasi kubu pendukung pembahasan akan  sama.

“Karena sama, makanya  kami tidak ikut. Percuma,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Bromo. Sementara itu, Fraksi PDI-P tetap berharap tiga faksi penolak ikut serta konsultasi. Fraksi pemerintah itu khawatir, hasilnya  akan berbeda sehingga perseteruan akan makin runcing.

“Khawatir berimbas pada pembahasan APBD 2016,” kata Ketua Fraksi PDI-P Sulaiman. Sebelum rombongan berangkat  pukul 08.00 pagi ini, ketua DPRD periode 2009-2014 itu berharap tiga fraksi penolak berubah pikiran  dan bersedia ikut serta.

Sehingga,  apapun saran dan per timbangan dari pemprov, dapat diketahui  bersama dan menjadi landasan untuk lang kah berikutnya. Sulaiman mengakui, tak mungkin  memaksakan pembahasan  Perubahan APBD 2015 tanpa  peran tiga fraksi penolak.

“Kami bukan plin-plan atau setengah  hati, tapi nanti (kalau dipak sa –  kan, Red) muspro,” katanya. Rapim sendiri, dipimpin Muchlas Kurniawan. Tak seperti rapatrapat  sebelumnya, semua fraksi hadir. Dari data yang dihimpun, di awal rapat Muchlas langsung menanyai sikap masing-masing fraksi terkait perlu/ tidaknya P-APBD dibahas.

Kesempatan pertama diberikan  pada Golkar yang menyatakan menolak. Giliran berikutnya  Frak si GeDe yang menghendaki pembahasan, begitu pula dengan Fraksi PPP yang mendapat kesempatan  ketiga.  Fraksi PDI-P yang mendapatkan giliran berikutnya, mengajak semua fraksi kompak.

Pendek kata, fraksi pemerintah itu dihitung abstain. Sementara Fraksi PKB dan Nasdem yang mendapatkan kesempatan terakhir, menyatakan menolak.  Dengan demikian, disimpulkan tiga fraksi menolak, 2 fraksi membahas,  dan 1 fraksi abstain.

Karena masih terdapat dua kubu, PDI-P menyampaikan saran untuk konsultasi susulan bersama yang diikuti tiga pimpinan dan 6 fraksi. Di sini, fraksi kembali terbelah.  (radar)

Incoming search terms:

  • peta politik probolinggo