Browse By

Giliran Dana Bencana Dibidik

Nilai Dana Capai Rp 10,1 M

PROBOLINGGO – Penggunaan dana rekontruksi dan rehabilitasi pascabencana yang diperoleh pemkot Probolinggo dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2012, tengah diusut kejari setempat.

Bahkan saat ini, Kejari telah menaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Artinya, korps adhyaksa tersebut telah menemukan unsur pidana dalam penggunaan dana pasca bencana erupsi Gunung Bromo tersebut.

Hal itu, di sampaikan langsung Kajari Shady Munly Maje Togas saat ditemui di kantornya, Kamis (21/5) sore. “Kasus pasca bencana sudah dik (penyidikan, Red),” katanya kepada Jawa Pos Radar Bromo.

Meski demikian, kejari belum menetapkan tersangka terkait dana yang dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat itu. Kajari berdalih bahwa status penyidikan tidak mesti disertai dengan penetapan tersangka.

“Penyidikan itu tidak mesti ada tersangkanya. Mereka yang bertanggung jawab masih ditelusuri,” kata perempuan yang biasa disapa Maya tersebut. Menurut Kajari, pengusutan kasus tersebut dimulai sejak 2014 lalu.

Setelah ditemukan unsur-unsur dugaan pidananya, pekan lalu, statusnya dinaikkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Kajari tak membeberkan kasus lebih detail saat ditanya koran ini. Ia hanya menyarankan bertanya ke seksi pidana khusus (pidsus) yang menangani kasus tersebut.

“Saya khawatir salah,” katanya. Sementara seksi pidsus, masih memilih irit bicara. Kejari sendiri, disebutkan telah menemukan dua dugaan tindak pidana korupsi sekaligus dalam penggunaan dana jumbo tersebut.

Loading...

Yakni penyalahgunaan wewenang, serta gratifikasi alias suap. Dari pemberitaan Jawa Pos Radar Bromo, 98 persen atau Rp 9,8 miliar dari dana itu, digunakan untuk perbaikan infrastruktur. Perbaikan tersebut dilakukan pada sejumlah plengsengan, parapet dan bronjong yang mengalami kerusakan akibat banjir lahar dingin pasca erupsi Bromo.

Dana tersebut juga digunakan untuk normalisasi saluran air dan kali yang berjumlah 19 paket. Sebagian besar terdapat di Kecamatan Wonoasih, Kedopok, dan Kademangan. Diantaranya normalisasi saluran umbul, saluran Essan, saluran pembuangan wangkal, saluran gladak serang, saluran primer kali legundi, saluran barito, saluran belo’an, sauran spaseer.

Selanjutnya normalisasi saluran randu, saluran Kedunggaleng, saluran umbul, saluran Kedungasem, saluran bangau, saluran avoor Brantas, saluran avoor Pilang, normalisasi kali pesisir Triwung Kidul, saluran pembuangan Wiroborang, saluran kali Kasbah, dan juga saluran pembuangan Kali Pancor.

Sampai berita ini ditulis, belum diperoleh konfirmasi resmi dari Kepala BPBD Amin Fredi. Telepon dari pesan singkat permintaan komentar dan tanggapan yang dikirim Jawa Pos Radar Bromo, belum mendapat respons sampai pukul 20.00 tadi malam.

Namun kepada wartawan salah satu stasiun televisi lokal, Amin mengaku pernah mendapatkan panggilan dari kejari, September 2014 lalu. “Hanya sekali saja,” katanya. Mengenai pertanyaan yang ditujukan padanya, serta kronologi penggunaan dana, Amin menyarankan bertanya langsung kepada penyidik. (radar)

Incoming search terms:

  • bokep belo di sunang