Browse By

BPKP Tak Hadiri Persidangan

Sugeng_(kiri)_-saat_mengikuti_persidangan_di_Pengadilan_Tipikor_SurabayaPROBOLINGGO – Sidang kasus dugaan korupsi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Probolinggo, kemarin (21/5) ditunda. Sebab, saksi ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tak hadir.

Karenanya, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, menunda sidang pekan depan (28/5). “Saksinya dinas di luar kota. Majelis hakim memberi kesempatan pada JPU untuk menghadirkan saksi selama 1 minggu,” ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Probolinggo Vendrio Arthaleza.

Karenanya, sidang pekan depan tak hanya beragendakan pemeriksaan saksi ahli BPKP. Tapi, juga dijadwalkan pemeriksaan saksi meringankan dan saksi ahli dari ketiga terdakwa. Vendrio menyatakan, saksi ahli yang mengaudit kerugian negara dalam kasus TPP yang dirupakan bingkisann Lebaran alias parsel itu, telah pindah ke luar kota.

Loading...

Ada yang pindah ke Makassar, ada pula yang pindah ke Samarinda. Namun, meski mereka sudah pindah tugas, Kejari Probolinggo tetap mengirim panggilan ke BPKP Surabaya. Sebab, saat mereka melakukan audit, mereka masih bertugas di Surabaya.

“Kami tetap mengirimkan surat panggilan ke BPKP Surabaya.  Karena saat audit dulu, masih di Surabaya,” ujar Kasi Pidsus Kejari Probolinggo Indie Premadasa. Diketahui, pada 2013, Dispendik Kota Probolinggo mencairkan TPP kepada seluruh pegawai dan tenaga honorer.

TPP berupa parsel itu, menelan anggaran Rp 934.855.000. Tak hanya Dispendik, satker lain di lingkungan pemkot juga melakukannya. Sehingga, keseluruhan anggaran yang disediakan mencapai Rp 2,6 miliar untuk 7.850 pegawai dan honorer. 

Padahal, berdasarkan Permendagri Nomor 13/2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perwali Nomor 17/2012 tentang Pedoman Kerja Pelaksanaan APBD 2013, TPP berupa honor.

Itu, diberikan kepada pegawai dengan prestasi kerja sekali dalam setahun. Sesuai dua regulasi itu, setiap pegawai mestinya menerima nominal yang beragam sesuai tingkat dan golongan. Tapi, praktiknya mereka menerima parsel dengan harga seragam. Kini, kasus ini telah menyeret empat tersangka.

Mereka adalah eks Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Imam Suwoko; Bendahara Pengeluaran Dispendik Anang Prihartono; dan Kasubag Keuangan Dispendik Umum Chasanah. Serta, eks Kepala Dispendik Endro Suroso. Tapi, dari empat tersangka itu, kini hanya Endro yang belum menjalani persidangan karena sakit. (radar)

Incoming search terms:

  • vendrio arthalezza